Ruang Mamuju – Dorong Tertib Administrasi dan Optimalisasi Penerimaan Negara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan Coretax Administration System atau Coretax DJP. Menyikapi hal itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju menggelar Kelas Pajak khusus bagi para bendahara desa di wilayah kerjanya,
Kegiatan ini diikuti puluhan bendahara desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mamuju. Dengan metode interaktif, kelas pajak ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai kewajiban perpajakan, terutama dalam menggunakan sistem Coretax yang menjadi pilar baru digitalisasi layanan DJP.
Menjawab Tantangan Digitalisasi Perpajakan
Kepala KPP Pratama Mamuju dalam sambutannya menjelaskan, Coretax DJP merupakan sistem yang terintegrasi untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan.
“Perubahan sistem ini tentu membutuhkan adaptasi. Karena itu, kami hadir memberikan pendampingan khusus, agar para bendahara desa tidak kesulitan dalam mengelola kewajiban pajak desa yang semakin kompleks,” jelasnya.
Menurutnya, desa memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara. Setiap transaksi belanja desa—baik pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, maupun jasa—mengandung konsekuensi pajak yang harus dikelola dengan benar.
Simulasi Langsung di Kelas
Yang menarik, kegiatan ini tidak hanya berupa paparan teori, tetapi juga simulasi penggunaan Coretax DJP. Para peserta diajak langsung mencoba fitur-fitur dalam sistem, mulai dari registrasi, input data, hingga proses pelaporan.
Instruktur dari KPP Mamuju mendampingi peserta satu per satu, sehingga mereka bisa langsung memahami alur kerja sistem baru ini. Banyak bendahara desa mengaku lebih percaya diri setelah mengikuti simulasi.
“Sebelumnya kami agak bingung dengan sistem baru ini.
Kolaborasi untuk Tertib Administrasi
Kelas pajak ini juga menjadi forum dialog. Para bendahara desa menyampaikan berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet, minimnya literasi digital, hingga kesulitan memahami regulasi pajak terbaru.
Menanggapi hal itu, pihak KPP Mamuju menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
Harapan ke Depan
“Semoga dengan adanya pembelajaran ini, para bendahara desa dapat menjalankan perannya dengan lebih profesional. Tertib pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata desa bagi pembangunan nasional,” pungkas Kepala KPP Mamuju.
Dari Desa untuk Negara
Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara DJP dan pemerintah desa. Desa bukan hanya pusat pembangunan lokal, tetapi juga pilar penting dalam menopang penerimaan negara. Dengan pengelolaan pajak yang baik melalui Coretax DJP, maka desa turut serta memastikan keberlangsungan pembangunan yang lebih luas: dari desa, untuk Indonesia.
