Ruang Mamuju – KPPN Mencatat Realisasi Dana Desa Mamuju Capai 84,42 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju mencatat bahwa hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2025, realisasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Mamuju telah mencapai 84,42 persen. Capaian ini dinilai cukup baik dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran anggaran desa untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
baca juga: Apdesi Mamuju Optimalkan Kopdes Merah Putih Melalui Desa Tematik
Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Mamuju dalam kegiatan evaluasi penyaluran Dana Desa yang digelar di Aula KPPN Mamuju pada
“Capaian 84,42 persen ini menandakan penyaluran berjalan sesuai target. Harapannya, dana desa benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi,” jelas Kepala KPPN.
Alokasi Dana Desa Tahun 2025
Pada tahun anggaran 2025, pemerintah pusat mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk Dana Desa di Mamuju.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
“Kami terus memberikan pendampingan teknis kepada aparat desa agar mereka mampu mengelola keuangan secara baik dan sesuai aturan,” tambah perwakilan KPPN.
Tantangan di Lapangan
Meski capaian realisasi cukup tinggi, KPPN mengakui masih ada sejumlah desa yang mengalami kendala administrasi, terutama terkait kelengkapan dokumen dan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menjadi perhatian agar penyaluran tahap berikutnya tidak tertunda.
“Kendala ini biasanya soal teknis, dan kami sudah mendorong pemerintah desa untuk segera menyelesaikannya,” ungkap Kepala KPPN.
Harapan untuk Desa di Mamuju
Pemerintah daerah berharap dana desa yang tersalurkan dapat mendorong percepatan pembangunan desa sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari dana desa benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan layanan,” ujar pejabat Pemkab Mamuju.
Kesimpulan:
Realisasi dana desa di Kabupaten Mamuju mencapai 84,42 persen hingga triwulan ketiga 2025. Meski masih ada kendala teknis di beberapa desa, pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
