![images[1]](https://zigifx.com/wp-content/uploads/2025/09/images1-148x111.jpg "images[1]")
Ruang Mamuju – Perkuat Aksi Perubahan, Kepala UPTD PPRD Mamuju Koordinasi dengan Kapolda dan Dirlantas Sulbar Soal “SamBongi” Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program reformasi birokrasi terus dilakukan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya ditunjukkan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) Mamuju, yang melakukan koordinasi langsung dengan Kapolda Sulbar dan Dirlantas Polda Sulbar terkait inovasi pelayanan berbasis teknologi yang diberi nama “SamBongi”.
baca juga:Warga Cerita Momen Mencekam Ledakan Gas di Pamulang: Gelap, Penuh Debu
Apa Itu SamBongi?
SamBongi merupakan singkatan dari “Samsat Booking Online Gampang dan Instan”, sebuah terobosan layanan yang memungkinkan masyarakat memproses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara lebih cepat dan praktis. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat memesan layanan secara daring, kemudian datang ke kantor Samsat hanya untuk verifikasi dan pengambilan dokumen, sehingga waktu tunggu menjadi jauh lebih singkat.
“Inovasi ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih efisien. Kami ingin menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan,” jelas Kepala UPTD PPRD Mamuju.
Koordinasi dengan Polda Sulbar
Dalam pertemuan dengan Kapolda Sulbar, dibahas pentingnya dukungan aparat kepolisian, khususnya Ditlantas, dalam memastikan program SamBongi berjalan efektif. Hal ini karena pelayanan pajak kendaraan erat kaitannya dengan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident).
Kapolda Sulbar menyambut baik terobosan ini. “Kami sangat mendukung inovasi yang mendekatkan layanan pada masyarakat. Polri siap bersinergi agar program SamBongi benar-benar memberikan manfaat luas,” ujarnya.
Peran Dirlantas Polda Sulbar
Dirlantas Polda Sulbar menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi adalah kunci sukses layanan digital semacam ini. Menurutnya, sinergi antara PPRD, kepolisian, dan pihak terkait lain seperti Jasa Raharja akan memperkuat tata kelola pelayanan pajak kendaraan di Sulawesi Barat.
“Kami ingin memastikan semua aspek, baik keamanan data, kecepatan proses, maupun kepastian hukum, bisa terjamin dalam implementasi SamBongi,” ungkap Dirlantas.
Dampak Bagi Masyarakat
Jika berjalan sesuai rencana, SamBongi akan memangkas antrean panjang yang selama ini dikeluhkan wajib pajak. Selain itu, layanan digital ini juga akan meminimalisir potensi praktik percaloan karena seluruh proses terekam secara sistematis dan transparan.
Rina (32), warga Mamuju yang sering mengurus pajak tahunan kendaraannya, menyambut positif gagasan ini. “Kalau bisa booking dulu lewat aplikasi, lalu tinggal ambil berkas, tentu lebih praktis. Kami tidak perlu buang waktu berjam-jam di kantor Samsat,” ujarnya.
Bagian dari Aksi Perubahan
“SamBongi adalah bentuk komitmen kami untuk menjadikan UPTD PPRD sebagai lembaga yang modern, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Harapan ke Depan
Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, program ini juga berpotensi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Dengan layanan yang mudah dan cepat, kepatuhan akan meningkat, PAD bertambah, dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal,” pungkas Kepala UPTD.
Penutup
Dengan sinergi lintas sektor, Sulawesi Barat semakin optimis mewujudkan pelayanan publik yang modern dan terpercaya.
