Dinas Ketapang Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri via Zoom
Ruang Mamuju – Dalam upaya memperkuat pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Barat, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti arahan dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga.
Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abd Waris Bestari, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan setiap minggu sebagai bentuk pemantauan rutin terhadap perkembangan inflasi di seluruh daerah di Indonesia. “Rapat ini dipimpin langsung oleh Mendagri dan diikuti oleh seluruh unsur pimpinan daerah. Tujuannya adalah untuk memantau inflasi yang terjadi di masing-masing wilayah agar dapat diantisipasi dengan cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi, Cadangan, dan Harga Pangan, Adnan, menyampaikan bahwa Mendagri akan melakukan evaluasi secara berkala terkait perkembangan harga, terutama bahan pokok yang menjadi indikator utama inflasi. Evaluasi ini meliputi harga pangan strategis, distribusi logistik, serta ketersediaan cadangan pangan di daerah.
Abd Waris menambahkan, hasil rapat ini nantinya akan dijadikan acuan bagi Dinas Ketapang Sulbar untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga pangan. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan sistem distribusi, optimalisasi cadangan pangan, dan koordinasi dengan pasar tradisional maupun modern.
“Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pusat, kami berharap inflasi di Sulbar dapat tetap terkendali, dan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau,” kata Abd Waris.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi antar OPD, memperkuat data dan informasi harga pangan secara real time, serta memastikan program pengendalian inflasi berjalan efektif. Langkah ini dinilai penting mengingat Sulbar memiliki karakteristik wilayah yang luas dan distribusi pangan yang menantang, terutama di kabupaten-kabupaten terpencil.
